Membangun kemandirian bangsa dengan mendukung UKM (Usaha Mikro kecil)/ Menengah

Pendidikan kewarganegaraan

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini , setiap negara pasti mempunyai permasalahan ekonomi, usaha mikro kecil dan menegah atau yang biasa di singkat UMKM memiliki posisi penting dalam membangun perekonomian negara , bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejehtaraab masyarakat daerah , tetapi juga dapat menstabilkan masalah kesengajaan sosial. Contoh dari UMKM adalah pedagang  kaki lima , keberadaan PKL dapat memberi sumbangan besar  bagi perekonomian negara kita , karena dengan adanya PKL dapat  membantu mengurangi kemiskinan , ke beradaan PKL sendiri adalah wujud kemandirian masyarakat dimana masyarakat hendak bangkit dari keterlebitan ekonomi dan mencoba berwirausaha , namun pada kenyataanya keberadaan PKL sering kali di jadikan sumber masalah , seperti biang kemacetan jalan , atau simbol semarutan kota , pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang layak bagi para pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima tersebut mendapatkan legalitas formalnya , maka untuk itu pemerintah di harapkan tidak hanya memprioritaskan pengembangan UMKM , tapi juga pengoptimalannya , agar tidak ada kerugian yang di tanggung oleh satu pihak saja.

            Pengembangan UMKM perlu optimalkan karna keberadaan UMKM memberikan konstribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara kita , UMKM juga dapat mengurangi angka pengangguran di indonesia , maka dari itu , pemerintah dalam upaya mengembangkan UMKM harus di jalankan dengan benar , agar tidak ada ketimpangan atau kerugian yang di alami oleh pihak tertentu. Pemerintah juga harus mempertimbangkan pertahanan bagi usaha kecil , mikro dan menengah , pemerintah juga harus mempertimbangka pertahanan bagi usaha kecil , mikro dan menengah , pemerintah harus mengoptimalkan UMKM  pemerintah tidak hanya menyediakan kredit usaha rakyat atau yang biasa di singkat KUR tapi juga mempertimbangkan kelangsungan dan keamanan usaha , selama ini pertimbangan dan keamanan usaha , selama ini pertimbangan dan ke amanan usaha yang di lakukan pemerintah terbilang lemah , contohnya sulitnya PKL mendapatkan legalitas formalnya.  Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah keseluruhan yakni dengan cara memberi dukungan positif dan nyata terhdapat pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan kewirausahaan , teknologi , informasi , akses pendanann serta pemasaran , perluasaan pasar ekspor , hal ini semua merupakan indikator keberhasilan membangun iklim usaha yang berbasis kerakyatan.

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Perkembangan UMKM di Indonesia 

Tahukan kalian permasalahan indonesia yang saat ini masih menduduki posisi utama ? permasalahan tersebut adalah PERMASALAHAN EKONOMI.kita suka mendengar bahwa indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi dari pertanyaan itu kadang kita berpendapat atau bertanya tanya mengapa saat ini masih ada kemiskinan , keterbelakangan , dan kelaparan dimana mana ? padahal indonesia sendiri memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat kaya, sebenarnya akar dari masalah tersebut adalah kurangnya pengelolaan dan pembimbingan sumber daya manusia hingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif yang dapat memberikan masalah ekonomi. UMKM merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi di  Indonesia yang tidak stabil.
UMKM juga ternyata merupakan senjata ekonomi di berbagai negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan negara tersebut. Peranan UKM tersbut menjadi bagian yang di utamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu :
> Dapartemen Perindustrian dan perdagangan
> Dapartemen Koperasi dan Ukm.
 Pelaksanaan kebijakan UKM oleh pemerintah selama orde baru sedikit saja yang dilaksanakan , lebih banyak hanya merupakan semboyan saja , sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan , pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha besar hampir semua sector ,antara lain :
> Perdagangan
>Perbankan
>pertanian
>industri
        UMKM sangat membantu mengurangi pengangguran di Indonesia, karena UMKM menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan cara membuka usaha.Selain itu UMKM juga sebagai penyumbang tenaga kerja yang cukup banyak sehingga dapat meminimalisirkan pengangguran di Indonesia. UMKM merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena UMKM biasanya memanfaatkan segala penunjangnya yang bersifat lokal, seperti sumber daya alam dan manusia lokal. Sehingga meminimalisirkan biaya pengimporan dan memaksimalkan pengeksporan. Di negara lain UMKM sangat berperan besar untuk perkembangan ekononominya, seperti di Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Italila. Pemerintahan di sana sangat mendukung kebijakan-kebijakan mengenai UMKM untuk perkembangannya dan UMKM sangat membantu ketika terjadi krisis global.

B.     Upaya Pengembangan UKM.
      UKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UKM merupakan cikal bakal usaha besar. Sebagian besar usaha besar berawal dari UKM. UKM harus terus dikembangkan agar maju dan punya daya saing di depan usaha besar, sehingga tetap menjadi jantung perekonomian Indonesia yang berkembang. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Para pelaku UKM sendiri hendaknya juga punya keinginan untuk berkembang. Pemerintah hendaknya dapat memecahkan persoalan klasik yang kerap kali menerpa UKM. Yakni akses ke pasar, akses ke modal, akses ke teknologi. Selain masalah kondisi kerja, promosi usaha baru, akses ke informasi, kualitas produk dan sumberdaya manusia, layanan pengembangan usaha dan klaster, jaringan bisnis dan daya saing. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengembangkan UKM. Antara lain:

1.      Menciptakan Iklim usaha yang kondisif.
Jika ini tugas pemerintah, yang hendaknya dilakukannya adalah mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, dan keringanan pajak.

2.      Bantuan Permodalan
jika ini tugas pemerintah, yang hendaknya diupayakan adalah memperluas skema kredit alias disediakannya pinjaman khusus, yakni yang syarat-syaratnya tidak memberatkan. Kredit khusus ini disediakan sektir jasa keuangan formal maupun non-formal, dan bukan hanya lembaga keuangan mikro perbankan seperti bank perkreditan rakyat dan BMT, serta lembaga keuangan non-perbankan seperti leasing dan modal ventura. Termasuk di dalamnya penjaminan kreditnya.

3.      Perlindungan Usaha.
Jenis-jenis usaha tertentu, terutama yang tradisional dan dilakukan oleh golongan ekonomi lemah, haruslah mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Baik melalui undang-undang maupun peraturan di bawahnya.

4.      Pengembangan Kemitraan
Perlu dikembangkan kemitraan antar-UKM dan antara UKM dan pengusaha besar di maupun di luar negeri untuk menghindarkan monopoli.

5.      Pelatihan
       Pemerintah perlu meningkatkan kegiatan pelatihan bagi pelaku UKM, terutama yang menyangkut kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usahanya.
Membentuk lembaga khusus

Yang dimaksud adalah lembaga yang mengkoordinasikan semua kegiatan pengembangan UKM. Lembaga ini sekaligus juga berfungsi mencari solusi untuk mengatasi permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi UKM.

6.      Memantapkan asosiasi
Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat. Maksudnya untuk meningkatkan perannya sebagai pengembang jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan UKM anggotanya.

7.      Mengembangkan Emosi
Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dan usaha besar, diperlukan media khusus untuk mempromosikan produk-produk UKM.

8.      Mengembangkan kerjasama yang setara.
Maksudnya adalah kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisasi berbagai isu mutakhir terkait perkembangan usaha.

9.      Mengembangkan Prasarana dan sarana
Perlu disediakan lokasi usaha bagi UKM di tempat-tempat strategis.

C. Peran Ukm dalam Membangun Kemandirian bangsa
Peran UKM bagi perekonomian di Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:

1.       Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor

2.       Penyedia lapangan kerja paling besar

3.       Pemain penting dalam perkembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat

4.       Pencipta pasar baru dan sumber inovasi

5.       Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui ekspor

Perekonomian Indonesia jika di ukur dengan PDB telah pulih dari krisis ekonomi pada tahun 2003. Secara umum peran UKM dalam PDB mengalami kenaikan disbanding sebelum krisis, bersamaan dengan menurunnya Usaha Menengah dan Usaha Besar Terutama pada tahun 1998-1999, namun kemudian tergeser kembali oleh usaha besar. Krisis ekonomi membuat Indonesia tertinggal dibandingkan Negara lain dalam  membangun daya saing perekonomian nasionalnya.

D . Kendala Perkembangan UKM.

Ada beberapa kendala perkembangan UKM.

1.       permasalahan teknologi dan inovasi produk. Permasalahan ini menjadi problem klasik para pengusaha UMKM. Dampaknya, para UMKM kerap kebingungan ketika berhadapan dengan ekspansi produk dari pabrik-pabrik yang lebih besar dan mapan. "Jika tidak ada pendekatan teknologi dan penumbuhan budaya inovasi, UMKM cepat atau lambat akan mati. Setidak-tidaknya UMKM akan sulit berkembang besar dan selamanya jadi pemain medioker alias menengah. Padahal, UMKM-UMKM berhadapan dengan bisnis besar yang sangat peka teknologi dan inovasi, sehingga lebih efisien dan lebih bisa mengikuti perubahan di pasar,"

2.      Selama ini, UMKM nyaris tak didukung dengan riset pasar yang memadai terkait model promosi, peluang pasar, pesaing, barang substitusi dan komplementer atas produk-produk pengusaha muda, selera konsumen, tren pasar, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Kondisi ini membuat ekspansi bisnis UMKM sangat terbatas. Tanpa dukungan riset pasar, sulit bagi pengusaha pemula untuk bisa mengetahui apa yang dibutuhkan pasar. "Bersama-sama pemerintah dan dunia usaha, ke depan pelibatan perguruan tinggi harus diintensifkan untuk melakukan riset pasar. Butuh semacam market intelligence. Fungsi kantor perwakilan dagang Jatim di beberapa provinsi harus dioptimalkan

UMKM belum mempunyai tingkat efisiensi yang optimal karena tidak mampu menciptakan skala ekonomi. Tingkat Produktivitas Total (TPT bisnis) usaha besar yang padat kapital mencapai 170 kali TPT usaha kecil. Sedangkan usaha berskala menengah mempunyai 3 kali TPT usaha kecil. Ini menunjukkan betapa UMKM hanya besar dari sisi penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usaha, namun dalam hal skala dan nilai mereka kalah jauh dengan perusahaan besar yang padat modal. TPT sendiri adalah cara ukur kinerja usaha dengan menghitung nilai tambah per kesempatan kerja yang diciptakan

   

 Bab III

Kritik dan saran

Pemberdayaan usaha Kecil dan menengah (UKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan  dasar kehidupan perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Namun demikian dalam praktiknya pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.
Secara lebih spesifik, ada beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi peungusaha kecil (Kuncoro, 2007 : 368). Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil. Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.
Dengan demikian untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka pemberdayaan UKM, diperlukan beberapa langkah strategis yang terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro maupun mikro yang meliputi:

1. Penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi melalui kebijakan yang memudahkan dalam formalisasi dan perijinan usaha, antara lain dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan.

2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM untuk meningkatkan akses kepada pasar yang lebih luas dan berorientasi ekspor serta akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia.

3. Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan penyuluhan. Pelatihan diutamakan pada bidang yang sesuai dengan unit usaha yang menjadi andalan. Selain itu juga diperlukan pelatihan manajerial karena pada umumnya pengusaha kecil lemah dalam kemampuan manajemen dan banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terdidik.

4. Diperlukan usaha pemerintah daerah untuk mengupayakan suatu pola kemitraan bagi UKM agar lebih mampu berkembang, baik dalam konteks sub kontrak maupun pembinaan yang mengarah ke pembentukan kluster yang bisa mendorong UMKM untuk berproduksi dengan orientasi ekspor.

5. Untuk mengatasi kesulitan permodalan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan lokal dalam menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi UKM dengan prosedur yang tidak sulit. Di samping itu, agar lembaga pembiayaan untuk sektor UKM menjadi lebih kuat dan tangguh, jaringan antar Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan antara LKM dan Bank juga perlu dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

http://wmurtiyasni.blogspot.co.id/2012/05/menigkatkan-peran-usaha-kecil-dan.html

http://pacitandeal.com/perkembangan-umkm-di-indonesia/

http://www.seputarukm.com/upaya-untuk-mengembangkan-ukm-indonesia/

http://pujiirahayuu.blogspot.co.id/2012/03/peranan-ukm-terhadap-pertumbuhan-dan.html